Welcome ^_^

Enjoy ^_^

Kamis, 14 Maret 2013

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (PPh PASAL 21)



PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
(PPh PASAL 21)

A.    Dasar Hukum
UU No.7 Tahun 1983 Tentang PPh, terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008

B.     Pengertian PPh Pasal 21
1.      PPh Pasal 21adalah salah satu jenis pelunasan PPh dalam tahun berjalan, melaui pemotongan oleh pihak ketiga (yaitu pemberi kerja/ bendaharawan pemerintah/ dana pensiun/ badan lain/ penyelenggara pemerintah) yang merupakan anjuran pajak yang boleh dikreditkan terhadap PPh yang terutang untuk tahun pajak bersangkutan, kecuali PPh yang bersifat final.
2.      PPh sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh WP orang pribadi, pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain (PMK No.252/PMK.03/2008).

C.     Pemotongan PPh Pasal 21 Wajib Memotong, Menyetor, dan Melapor (Pasal 21 (1) UU PPh)
Dilakukan oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun atau badan lain, badan dan penyelenggara kegiatan. 

D.    Tidak Termasuk Pemberi Kerja yang Wajib Memotong PPh Pasal 21 Ayat (1)
a.       Kantor perwakilan negera asing
b.      Organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU PPh (Pasal 21 (2) UU PPh)

E.       Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 (PMK.No.252/PMK.03/2008)
1.      Pegawai
2.      Penerima pesangon, pensiun
3.      Bukan pegawai sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan lain meliputi: tenaga ahli yaitu dokter, akuntan, pengacara, arsitek, konsultan, notaris, penilai aktuaris; pemain musik, pembawa acara, penyanyi, aktris, aktor; olahragawan; penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, moderator; pengarang, peneliti, penerjemah; pemberi jasa teknik; pengawas, pengelola proyek; perantara; ditributor; petugas penjaga barang dagangan; petugas dinas luar asuransi.
4.      Peserta kegiatan perlombaan, rapat, kepanitiaan, pelatihan, dan peserta kegiatan lainnya.

F.      Tidak Termasuk dalam Pengertian Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 (Psl 4 PMK.252/PMK.03/2008)
1.      Pejabat perwakilan diplomatik, konsulat, pejabat lain dari negara asing dan orang yang bekerja membantunya.
2.      Pejabat perwakilan organisasi internasional

G.    Objek PPh Pasal 21 (Pasal 5 PMK.252/PMK.03/2008)
1.      Penghasilan
2.      Penghasilan dalam bentuk naturadan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun.
3.      Penghasilan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya didasarkan pada harga pasar atas barang yang diberikan atau nilai wajar atas pemberian kenikmatan yang diberikan.

H.    Tidak Termasuk dalam Pengertian Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21
1.      Berdasarkan PPh Pasal 21 (Pasal 8. PMK.252/P.03/2008) : pembayaran manfaat, santunan asuransi dari perusahaan asuransi, zakat dan beasiswa.
2.      PPh yang ditanggungkan kepada pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh pemerintah (Pasal 8 ayat (1) huruf b PMK.252/PMK.03/2008)

I.       Penghasilan Pegawai Tetap atau Pensiunan yang Dipotong Pajak
Untuk setiap bulan yaitu jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menkeu, iuran Pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

J.      Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21 (Pasal 9 PMK.252/PMK03/2008)
1.      Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21
a.       Penghasilan kena pajak berlaku bagi: pegawai tetap, penerima pensiun berkala, bukan pegawai meliputi distributor, petugas dinas luar asuransi, penjaja barang dagangan.
b.      Junlah penghasilan yang melebihi bagian penghasilan yang tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21
c.       Jumlah Penghasilan Bruto
2.      PTKP sebulan dibagi 12.

K.    Pengurangan yang Diperbolehkan (Pasal 10 PMK.252/PMK03/2008)
1.      Jumlah penghasilan bruto yang diterima adalah seluruh jumlah yang diterima dalam satu periode atau pada saat dibayarkan
2.      Penghasilan kena pajak : pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan bagi buka pegawai
3.      Besarnya penghasilan neto adalah penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan, iuran yang terkait dengan gaji untuk dana pensiun
4.      Penghasilan neto adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun
5.      Besarnya PTKP bagi karyawati
6.      Bagi karyawati yang suaminya tidak bekerja
7.      Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kaender.
8.      Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (7) PMK.252/ PMK03/ 2008 (angka 7 tersebut di atas, yaitu PTKP 2008 berdasarkan keadaan pada awal tahun).

L.     Ketentuan bagi Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas/ Belum Melebihi PTKP (Pasal 11 PMK.252/PMK03/2008)
1.      a. Tidak dilakukan pemotongan, dalam penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari belum melebihi bagian penghasilan
b.dilakukan pemotongan, dalam hal penghasilan sehari melebihi bagian penghasilan

M.   PTKP bagi bukan pegawai (Pasal 12 PMK.252/PMK03/2008)
1.      Penerima penghasilan bukan pegawai memperoleh pengurangan PTKP sepanjang yang bersangkutan telah mempunyai NPWP
2.      Untuk memperoleh pengurang penerima harus menyerahkan fotokopi kartu NPWP

N.    Tarif Pemotongan Pajak dan Penerapannya (Pasal 13 PMK.252/PMK03/2008)
1.      Tarif berdasarkan Pasal 17
2.      Dipotong berdasrkan masa pajak, kecuali masa pajak terakhir, terif diterapkan atas perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 tahun
3.      Dipotong setiap masa pajak, atas penghasilan teratur, penghasilan pajak tidak teratur adalah sebesar selisih antara Pajak Penghasilan yang terutang atas jumlah penghasilan
4.      Pegawai tetap mempunyai tetap mempunyai kewajiban pajak subjektif

O.    PPh Pegawai tidak tetap/ tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian (Pasal 14 PMK.252/ PMK03/ 2008)
1.      Jumlah penghasilan tidak dipotong pajak, namun jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP sebulan untuk diri WP sendiri
2.      Jumlah penghasilan satu bulan melebihi Rp. 6000.000 ditetapkan pemotongan pajak penghasilan yang disetahunkan.

P.     Tarif PPh Bukan Pegawai Atas Pembayaran Pekerjaan/Jasa yang Tidak Berkesinambungan (Pasal 15 PMK.252/PMK03/2008)
Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh diterapkan atas jumlah kumulatif Penghasilan Kena Pajak sebesar Penghasilan bruto dikurangi PTKP, yang diterima atau diperoleh bukan pegawai.

Q.    Tarif PPh Atas Honorium/Imbalan Tidak Teratur; Jasprod, Tantiem, Gratifikasi, Bonus, Dana Pensiun (Pasal 16 PMK.252/PMK03/2008)
Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh diterpkan atas penghasilan bruto kumulatif.

R.    Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21
Penghasilan yang berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara tunjangan hari tua diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (Pasal 17 PMK.252/PMK03/2008)
Penghasilan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah yang diperoleh pejabat negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan pensiunannya, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (Pasal 18 PMK.252/PMK03/2008)

S.      Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Penerima Penghasilan yang Tidak Mempunyai NPWP (Pasal 20 PMK.252/PMK03/2008)
Yang tidak memiliki NPWP ditetapkan tarif yang lebih tinggi yaitu 20%, dari pada WP yang memiliki NPWP. Pemotongan PPh Pasal 21 bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.

T.     Saat Terutang PPh Pasal 21 (pasal 21 PMK.252/PMK03/2008)
Saat terutang untuk setiap masa pajak bagi pemotong pajak adalah akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

U.    Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak serta Penerima Penghasilan yang Dipotong Pajak (Pasal 22 PMK.252/PMK03/2008)
1.      Wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2.      Wajib membuat surat pertanyaan yang berisi jumlah tanggunagan keluarga sebagai dasar penentuan PTKP dan wajib menyerahkannya kepada pemotong pajak pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun.
3.      Perubahan tanggungan keluarga pegawai, penerima pensiun dan bukan pegawai wajib membuat surat pernyataan baru dan menyerahkannya kepada pemotong PPh Pasal 21 paling lambat sebelum mulai tahun kalender berikutnya.
4.      Wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan setiap bulan kalender
5.      Wajib membuat dan menyimpan catatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6.      Kewajiban untuk melaporkan pemotongan PPh Pasal 21, tetap berlaku dalam hal jumlah pajak yang dipotong pada bulan yang bersangkutan nihil
7.      Wajib melaoprkan apabila terjadi kelebihan
8.      Wajib membuat bukti pemotongan
9.      Bentuk formulir ditetapkan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

V.    PPh Pasal 21 Merupakan Kredit Pajak (Pasal 23 PMK.252/PMK03/2008)
PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh WP orang Pribadi, kecuali PPh 21 yang bersifat final.

W.  Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 Berdasarkan Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 31/PJ/2009

1.      Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap Penghasilan Pegawai Tetap
1.1  Dengan Gaji Bulanan
Ahmad Zakaria pada tahun 2009 bekerja pada perusahaan PT Zamrud ABAdi dengan memperoleh gaji sebulan Rp. 2500.000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 1.000.000. Ahmad menikah tetapi belum mepunyai anak. Perhitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan                                                                                            Rp. 2.500.000
Pengurangan :
1.      Biaya Jabatan :
5%  Rp. 2.500.000                         Rp. 125.000
2.      Iuran pensiun                                    Rp. 100.000
                                                                                                         Rp.    225.000
Penghasilan neto sebulan                                                                       Rp. 2.275.000
Penghasilan neto setahun adalah
12  Rp. 2.275.000                                                                                Rp. 27.300.000
PTKP setahun
-          Untuk WP sendiri                             Rp. 15.840.000
-          Tambahan WP kawin                        Rp.   1.320.000
                                                                                                         Rp. 17.160.000
Penghasilan Kena Pajak setahun
PPh Pasal 21 terutang setahun :
5%  Rp. 10.140.000                             Rp. 507.000
PPh Pasal 21 sebulan
Rp. 507.000 : 12                                     Rp.    42.250

Catatan :
a.       Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangi dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun tidak.
b.      Contoh diatas berlaku apabila pegawai yang bersangkutan sudah memiliki NPWP. Dalam hal ini pegawai yang bersangkutan belum memiliki NPWP, maka jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar : 120%  Rp. 42.250 = Rp. 50.700.000

1.2  Dengan Gaji Mingguan dan Gaji Harian
Gaguk Trimanto, menikah dengan satu anak, bekerja sebagai pegawai tetap pada Perusahaan PT Teguh Gemilang menerima gaji yang dibayar mingguan sebesar Rp. 600.000. Penghitungan PPh Pasal 21:
Gaji sebulan adalah
4  Rp. 600.000                                                                                     Rp. 2.400.000
Pengurangan : Biaya Jabatan
5%  Rp. 2.400.000                                                                               Rp.    120.000
Penghasilan neto sebulan                                                                       Rp. 2.280.000
Penghasilan neto setahun
12  Rp. 2.280.000                                                                                Rp.27.360.000
PTKP :
a.       Untuk WP sendiri                             Rp. 15.840.000
b.      Tambahan karena menikah                Rp.   1.320.000
c.       Tambahan untuk 1 anak                    Rp.   1.320.000
                                                                                                         (Rp.18.480.000)
                                                                                                         Rp.    8.880.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun
PPh Pasal 21 setahun :
5%  Rp. 8.880.000                               Rp.     444.000
PPh Pasal 21 sebulan
Rp. 444.000 : 12 bulan                            Rp.       37.000
PPh Pasal 21 atas gaji/upah mingguan
Rp. 37.000 : 4 minggu                            Rp.          9.250

1.3  Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Pembayaran Uang Rapel
Ahmad Zakaria sebagaimana dalam contoh nomor 1.1 tersebut di atas pada Juni 2009 menerima kenaikan gaji, menjadi Rp. 3.500.000 sebulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2009. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut maka Ahmad menerima Rapel sejumlah Rp. 5.000.000 ( kekurangan gaji untuk masa Januari s.d. Mei 2009). Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas uang rapel tersebut, terlebih dahulu dihitung kembali PPh Pasal 21 untuk masa Januari s.d. Mei 2009 atas dasar penghasilan setelah ada kenaikan gaji. Dengan demikian penghitungan PPh Pasal 21 terutangnya adalah sebagai berikut :
Gaji                                                                                                         Rp.  3.500.000
Pengurangan :
a.       Biaya jabatan
5%  Rp. 3.500.000                         Rp. 175.000
b.      Iuran Pensiun                                    Rp. 100.000
                                                                                                         Rp.     275.000
Penghasilan neto sebulan                                                                       Rp.  3.225.000
Penghasilan neto setahun
12  Rp. 3.225.000                                                                                Rp.38.700.000
PTKP :
a.       Untuk wajib pajak                             Rp. 15.840.000
b.      Tambahan karena menikah                Rp.  1.320.000
                                                                                                         (Rp. 17.160.000)
Penghasilan Kena Pajak                                                                         Rp. 21.540.000
PPh Pasal 21 setahun :
5%  Rp. 21.540.000                             Rp.  1.077.000
PPh Pasal 21 sebulan
Rp. 1.077.000 : 12                                  Rp.       89.750
PPh Pasal 21 Januari s.d Mei 2009 seharusnya adalah
5  Rp. 89.750                                                                                       Rp.       448.750
PPh Pasal 21 yang sudah dipotong Januari s.d Mei 2009
5  Rp. 42.250
(dari perhitungan contoh 1.1)                                                                 (Rp.      221.250)
PPh Pasal 21 untuk uang rapel                                                               Rp.       237.500

1.4  Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap Penghasilan berupa : Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, Tunjangan Hari Raya atau Tahun Baru, Bonus, Premi, dan Penghasilan Sejenis Lainnya yang Sifatnya Tidak Tetap dan Pada Umumnya Diberikan Sekali dalam Setahun
Joko Qurnain (tidak kawin) bekerja pada PT. Qolbu Jaya dengan memperoleh gaji sebesar Rp. 2.000.000 sebulan. Dalam tahun yang bersangkutan Joko menerima bonus sebesar Rp. 5.000.000. Setiap bulannya Joko membayar iuran pensiun ke Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp. 60.000.
Cara menghitung PPh Pasal 21 atas bonus adalah :
1.4.a. PPh Pasal 21 atas gaji dan bonus (penghasilan setahun):
Gaji setahun (12  Rp.2000.000)                                                        Rp. 24.000.000
Bonus                                                                                                   Rp.   5.000.000
Penghasilan bruto setahun                                                                   Rp. 29.000.000
Pengurangan :
a.       Biaya Jabatan
5%  Rp. 29.000.000                     Rp. 1.450.000
b.      Iuran pensiun setahun
12  Rp. 60.000                             Rp.    720.000
                                                                                                       (Rp.   2.170.000)
Penghasilan neto setahun                                                                     Rp. 26.830.000
PTKP-untuk WP sendiri                                                                      (Rp. 15.840.000)
Penghsilan Kena Pajak                                                                        Rp. 10.990.000
PPh Pasal 21 terutang
5%  Rp. 10.990.000                           Rp.     549.500
1.4.b PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun
Gaji setahun (12  Rp. 2.000.000)                                                      Rp. 24.000.000
Pengurangan :
a.       Biaya Jabatan
5%  Rp. 24.000.000                     Rp.   1.200.000
b.      Iuran pensiun setahun
12  Rp. 60.000                             Rp.      720.000
                                                                                                       (Rp. 1.920.000)
Penghasilan neto setahun                                                                     Rp. 22.080.000
PTKP : Untuk WP sendiri                                                                   (Rp. 15.840.000)
Penghasilan Kena Pajak                                                                       Rp.   6.240.000
PPh Pasal 21 terutang
5%  Rp. 6.240.000                             Rp.    312.000
1.4.c PPh Pasal 21 atas Bonus
Rp. 549.500 – Rp. 312.000                                                                 = Rp. 237.500


Comment? Pleasure :)

Tidak ada komentar: